Pedomanrakyat.com, Makassar – Dewan Perwakulan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna Masa Sidang 2024-2025, di lantai 3 gedung DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani kota Makassar sulsel, pada Selasa (1/7/2025).
Paripurna tersebut untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Makassar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Amanat Persatuan Indonesia melalui juru bicaranya, Sangkala Saddiko, menyoroti capaian pendapatan daerah yang dinilai jauh dari target.
Baca Juga :
Ia mengungkapkan bahwa realisasi retribusi daerah hanya mencapai 57,48%, yakni sebesar Rp55,57 miliar dari target Rp96,69 miliar.
Lebih lanjut, Sangkala menyebutkan rendahnya capaian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang hanya terealisasi 30,17%.
Beberapa sektor penerimaan lainnya juga hanya menyumbang 43,65%, jauh di bawah yang diharapkan. Fraksi ini mempertanyakan dasar penyusunan target yang menurut mereka seharusnya didasarkan pada potensi riil masing-masing sektor.
Kritik juga dilontarkan terhadap rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 54,10% atau sekitar Rp739,21 miliar dari total target sebesar Rp1,3 triliun.
Padahal, belanja modal ini mencakup berbagai kebutuhan infrastruktur penting seperti perbaikan jalan, drainase, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan sampah.
Fraksi Amanat Persatuan Indonesia menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Mereka mendesak agar Pemkot Makassar segera melakukan evaluasi menyeluruh atas kegiatan yang dinilai belum memberikan hasil optimal.
Selain itu, fraksi ini juga menyinggung masih lemahnya validasi data masyarakat kurang mampu. Banyak warga miskin yang tidak mendapatkan hak atas bantuan sosial maupun pelayanan kesehatan karena data yang tidak akurat.
Hal ini, menurut mereka, menjadi bukti ketidakefisienan dalam manajemen data dan distribusi layanan publik.
Fraksi Amanat Persatuan Indonesia meminta agar penyusunan APBD ke depan benar-benar mengacu pada kebutuhan prioritas masyarakat, bukan sekadar memenuhi keinginan sektoral.
Mereka juga menekankan pentingnya penggunaan lima indikator utama dalam perencanaan dan evaluasi agar hasilnya lebih terukur dan tepat sasaran.
“Drainase sebagai salah satu contoh output kegiatan tidak boleh lagi menjadi proyek mubazir yang tidak berfungsi. Pemerintah harus menyusun program berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak asal bangun,” tegas Sangkala Saddiko di akhir pemandangan umumnya
Komentar