Irjen Kementan Minta Pengawas Hukum Perketat Pintu Keluar Masuk Pangan di Wilayah Perbatasan

Nhico
Nhico

Minggu, 13 November 2022 20:46

Irjen Kementan Minta Pengawas Hukum Perketat Pintu Keluar Masuk Pangan di Wilayah Perbatasan

Pedomanrakyat.com, Kaltara – Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Jan Samuel Maringka meminta semua pengawas penegakan hukum untuk menjaga pintu keluar masuk komoditas pertanian di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Hal ini disampaikan Jan Maringka saat memimpin apel jaga pangan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, Kalimantan Utara.

“Pengawasan ini penting untuk mendukung program strategis kementan terutama akselerasi ekspor dan peningkatan produksi dalam negeri,” ujar Jan Maringka, Minggu, 13 November 2022.

Jan mengatakan, kegiatan serupa juga dilakukan di semua wilayah perbatasan Indonesia seperti dari Sabang sampai Merauke dan Miangas sampai Pulau Rote. Di antaranya monitoring di PLBN Entikong, PLBN Terpadu di Distrik Sota, dan PLBN Motaain. Pemantauan ini dilakukan dalam rangka memastikan ketersediaan dan ketahanan pangan di titik terluar Indonesia.

“Hal ini pun menunjukkan komitmen Kementerian Pertanian dalam mewujudkan keamanan dan ketahanan pangan di titik-titik terluar Indonesia,” katanya.

Terkait dialog jaga oangan ini, Jan Maringka mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan administratif maupun fisik terhadap komoditas pertanian yang dikirim ke Malaysia maupun yang masuk dari Indonesia.

“Hal ini dilakukan untuk mencegah tersebarnya HPHK (Hama Penyakit Hewan Karantina) dan OPTK atau Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina terhadap komoditas pertanian serta hewan ternak demi menjaga keamanan pangan,” katanya.

Sebelumnya Itjen Kementan juga menggelar dialog jaga pangan di wilayah perbatasan Kalimantan Utara sebagai fungsi kontrol Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) yang terdiri dari BPKP, Kejaksaan, TNI dan Polri.

“Pengawasan bersama ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan good governance. Jadi tugas dan fungsi pengawasan semakin optimal jika dilaksanakan secara terpadu,” ujarnya.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro31 Agustus 2026 12:22
Maulid DWP Makassar, Ketua Tim Penggerak PKK Makassar Ingatkan Pentingnya Doa dan Dukungan Istri
Pedomanrakyat.com, Makassar — Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, membuka kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang disel...
Metro31 Agustus 2026 11:50
DPRD Makassar Inisiasi Ranperda Jamsostek, Perkuat Perlindungan Pekerja
Pedomanrakyat.com, Makassar – DPRD Kota Makassar menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosi...
Metro31 Agustus 2026 09:06
Wali Kota Munafri Bawa Penguatan Pengelolaan Aset Daerah ke Rapat Paripurna DPRD Makassar
Pedomanrakyat.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengajukan perubahan regulasi pengelolaan barang milik daerah. Perubahan te...
Otomotif31 Agustus 2026 08:48
Tasming Hamid Dukung Bhayangkara Off-Road Merdeka Seri V, 500 Offroader Ramaikan Rute Menuju Parepare
Pedomanrakyat.com, Perapare- Sebanyak 500 peserta mengikuti Bhayangkara Off-Road Merdeka Seri V Tahun 2026 yang digelar selama tiga hari, 28-30 Agus...