Pedomanrakyat.com, Makassar – Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan memberi kendaraan bus trans Andalan untuk menunjang daerah menjadi objek wisata menui kritikan.
Salah satunya dari Anggota DPRD Sulsel, Jhon Rende Mangontan (JRM). Menurutnya, pembagian kendaraan ke daerah untuk menjawab peningkatan kunjungan Wisata.
Hal tersebut tentu diselaraskan dengan program pemerintah Provinsi untuk koneksitas Bandara, stasiun kereta api dan terminal-terminal yang ada.
Baca Juga :
“Namun kenyataan tidak demikian, misalnya di Toraja malahan menutup aktivitas dari angkutan umum,” kata JRM, Jumat (21/7/2023).
Pasalnya, mereka mengangkut dan menurunkan penumpang tidak sesuai dengan rencana awal, sehingga para sopir dan perusahaan otobis (PO) lokal mulai resah dengan keberatan.
“Kebijakan ini tidak ada kajian yang matang, malahan menimbulkan keresahan masyarakat terutama sopir-sopir dan PO lokal,” tambah JRM.
Kendati demikian kata dia, tujuan dari bantuan ini sangat bagus uuntuk koneksitas antara kawasan objek wisata dengan bandara dan stasiun kereta api agar meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek wisata, karena selama ini dianggap kurang kunjungan.
“Namun kendala jasa transportas dilapangan terjadi sebaliknya, sehingga bisa menimbulkan konflik horisontal,” bebernya.
Olehnya itu kata Wakil Ketua Komisi D ini, untuk mengantisipasi terjadinya riak-riak maka harus dilakukan kajian ulang dan dibuatkan regulasi agar pengusaha dan Sopir angkot tidak merasa dirugikan
“Karena kalau ini di biarkan pasti akan terjadi konflik lokal. Tak hanya itu saya lihat juga kenapa harus pasang foto-pejabat disitu, contoh di makassar bus damri steril dari foto-foto pejabat,” jelas JRM.
Legislator Golkar Sulsel ini juga telah minta agar agendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di komisi D untuk mengundang Kadishub, Biro Kesra, Biro Keuangan dan Organda Kabupaten serta PO minasata.
“Setidaknya kami berharap agar yang menjadi trayek yang ada sekarang sebaiknya di hentikan dulu agar tidak terjadi konflik di lapangan,”tutupnya.
Komentar