Pedomanrakyat.com, Makassar – Warga Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, mengeluhkan perubahan sistem desil yang digunakan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial.
Keluhan tersebut mengemuka saat reses temu konstituen Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, di Jalan Dahlia, Kelurahan Mattoanging, Selasa (28/7/2026).
Selain persoalan bantuan sosial, warga juga menyampaikan aspirasi terkait belum adanya sekolah menengah atas (SMA) negeri di Kecamatan Mariso.
Baca Juga :
Kondisi tersebut dinilai menyulitkan anak-anak untuk memperoleh akses pendidikan di sekolah negeri.
Menanggapi hal itu, Kadir Halid mengatakan sistem desil merupakan kebijakan baru dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial.
Namun, ia mengakui banyak masyarakat mengeluhkan perubahan data yang menyebabkan mereka tidak lagi menerima bantuan sosial.
“Banyak warga yang mengeluh karena sebelumnya mendapatkan bantuan, tetapi setelah sistem desil diterapkan mereka tidak lagi menerima bantuan karena desilnya berubah. Padahal mereka masih tergolong masyarakat miskin atau tidak mampu,” kata Kadir.
Politisi Partai Golkar itu menilai persoalan utama terletak pada akurasi pendataan masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus memastikan data warga miskin benar-benar valid agar bantuan sosial tepat sasaran.
“Yang perlu diperhatikan adalah pendataannya. Masyarakat yang benar-benar tidak mampu harus didata dengan baik supaya tidak ada lagi warga miskin yang kehilangan hak menerima bantuan hanya karena perubahan sistem,” ujarnya.
Ia juga mendorong dilakukan pendataan ulang secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
“Pendataan harus diperbarui agar masyarakat yang memang layak menerima bantuan bisa kembali terakomodasi,” jelasnya.
Selain itu, Kadir turut menyoroti aspirasi warga terkait belum tersedianya SMA negeri di Kecamatan Mariso. Ia mengatakan kondisi tersebut membuat banyak pelajar harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk bersekolah.
“Di Kecamatan Mariso memang belum ada SMA negeri. Dari Kelurahan Mattoanging misalnya, kalau ke SMA Negeri 8 jaraknya cukup jauh. Karena itu masyarakat berharap ada pembangunan SMA negeri yang lebih dekat,” katanya.
Menurut Kadir, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pembangunan SMA negeri di kawasan sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere apabila tersedia lahan yang memadai.
“Kalau memungkinkan dibangun SMA di sekitar TPI Paotere, tentu akan memudahkan masyarakat Kecamatan Mariso mendapatkan akses pendidikan yang lebih dekat,” pungkasnya.
Komentar