Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, mendukung upaya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulsel, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui perbaikan labolatorium pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Jasa Laboratorium (UPTD Lab).
Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi D DPRD Sulsel bersama Dinas ESDM Sulsel, berlangsung di Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi (DBMBG) Sulsel, (20/11/2025).
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menyampaikan bahwa perbaikan laboratorium tersebut dinilai perlu untuk meningkatkan kualitas layanan dan pendapatan daerah.
Baca Juga :
“Ada permintaan untuk memperbaiki laboratorium dengan anggaran sebesar Rp6 miliar. Jika laboratorium sudah bagus, tentu pendapatannya juga harus meningkat,” kata Kadir, usai memimpin rapat.
Menurut Kadir, pendapatan UPTD Lab ESDM sebelumnya hanya sekitar Rp400 juta per tahun, namun kini telah naik menjadi Rp2,2 miliar.
Meski begitu, ia menilai masih banyak potensi pendapatan yang bisa dikembangkan, terutama dari layanan uji mineral.
Ia mencontohkan bahwa kegiatan pengeboran mineral yang membutuhkan uji laboratorium dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, ia meminta agar setiap perusahaan yang mengajukan rekomendasi tambang terlebih dahulu melakukan uji laboratorium di fasilitas milik provinsi.
“Karena kita yang mengeluarkan rekomendasi, maka uji laboratoriumnya harus dilakukan di sini. Ini bisa menjadi sumber PAD bagi daerah,” ujarnya.
Terkait proses perizinan tambang seperti di wilayah Gilenci, Kadir menegaskan bahwa semua izin tetap harus melalui tahapan uji laboratorium dan peninjauan lapangan. Luas area dan potensi mineral wajib diverifikasi sebelum izin dikeluarkan.
Selain isu laboratorium, Komisi D juga membahas program pemasangan listrik baru bagi masyarakat kurang mampu. Kadir menjelaskan bahwa bantuan pemasangan tersebut tetap melalui PLN dengan nilai sekitar Rp4,2 juta per rumah.
Ia meminta agar program tersebut dapat menyasar seluruh daerah pemilihan (dapil) anggota DPRD Sulsel.
“Program ini perlu menjangkau seluruh kabupaten, bukan hanya beberapa wilayah,” terang legislator Golkar Sulsel ini.
DPRD juga mendorong optimalisasi pemasangan lampu tenaga surya, terutama untuk daerah kepulauan dan pegunungan yang belum terjangkau listrik PLN. Satu paket solar home system bernilai sekitar Rp30 juta per rumah.
“Kita minta pemerataan, baik di pulau-pulau maupun kawasan tinggi yang belum dialiri listrik,” bebernya.
Rapat kerja tersebut menegaskan bahwa DPRD dan Dinas ESDM berkomitmen meningkatkan pelayanan energi serta memaksimalkan potensi PAD dari sektor laboratorium dan ketenagalistrikan.
Komentar