Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama warga Blok 10 Manggala, di ruang rapat komisi, gedung DPRD Sulsel lantai 6, Senin (11/8/2025).
Pertemuan ini membahas solusi penanganan banjir yang setiap tahun merendam wilayah tersebut. Sejumlah perwakilan warga hadir menyampaikan langsung keluhan dan usulan penanganan banjir kepada wakil rakyat.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan pihaknya meminta warga Blok 10 untuk juga melakukan RDP dengan Pemerintah Kota Makassar.
Baca Juga :
Menurut Kadir, Pemkot harus segera turun tangan membantu, termasuk melakukan pengerukan saluran air dan pelebaran jembatan di wilayah Pak Nipa.
Lrgislstor fraksi Golkar Sulsel ini mengungkapkan, banjir di Blok 10 terjadi karena lokasi perumahan berada di daerah rendah yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi permukiman. “Itu dulunya dibangun oleh Perumnas. Jadi memang rawan banjir,” ujarnya.
Ia juga mengaku telah menghubungi Ketua DPRD Makassar, Supra, untuk menjadwalkan pertemuan lanjutan antara pihak terkait. Dalam pertemuan itu, akan dibahas langkah teknis dan tanggung jawab masing-masing instansi, termasuk Dinas Perumahan.
Meski demikian, Kadir menilai penanganan banjir di Blok 10 tidak mudah. Salah satu opsi relokasi dinilai sulit karena akan memaksa warga membeli rumah baru. “Itu kan berat bagi warga. Jadi harus dicarikan solusi yang realistis,” katanya.
Sementara itu, perwakilan Forum Aspirasi Korban Banjir Blok 10, Andi Basriadi, mengungkapkan bahwa banjir sudah menjadi masalah tahunan selama lebih dari 12 tahun. Ia mengaku baru kali ini ada dialog langsung dengan pemerintah provinsi.
Berdasarkan data forum, jumlah korban banjir di Blok 10 mencapai lebih dari 5.000 orang. Angka itu dihitung dari sekitar 750 hingga 800 kepala keluarga, ditambah anggota keluarga lain yang terdampak.
“Kalau banjir datang, semua akses keluar tertutup. Warga kesulitan mencari makanan dan kebutuhan pokok,” kata Basriadi. Ia menambahkan, dalam setahun banjir bisa terjadi hingga tiga kali, dengan genangan yang masuk ke dalam rumah warga.
Warga berharap pemerintah provinsi dan kota segera mengambil langkah nyata. “Pemerintah sudah tahu kondisi kami, sudah pernah turun, tapi belum ada hasil. Kami berharap pertemuan ini tidak hanya jadi wacana,” tegas Basriadi.
Komentar