Komisi E DPRD Sulsel Khawatir Kesiapsiagaan Bencana Terganggu Imbas Pemangkasan Anggaran

Muh Saddam
Muh Saddam

Selasa, 14 April 2026 15:14

Komisi E DPRD Sulsel rapat kerja bersama BPBD Sulsel.
Komisi E DPRD Sulsel rapat kerja bersama BPBD Sulsel.

Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan kembali menyoroti pentingnya penguatan anggaran kebencanaan di tengah meningkatnya potensi bencana di berbagai daerah.

Hal itu mengemuka dalam rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang digelar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Selasa (14/4/2026).

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal telah mendorong peningkatan anggaran BPBD sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko bencana yang tidak bisa diprediksi.

“Kita tidak pernah tahu bencana terjadi di mana dan kapan. Karena itu, kami di Komisi E selalu mendorong agar anggaran BPBD ditingkatkan,” jelas Tenri Indah usai rapat.

Namun, upaya tersebut justru berbanding terbalik dengan kebijakan yang terjadi di tingkat eksekutif. Dia bilang, anggaran yang telah diperjuangkan malah dipangkas tanpa penjelasan yang jelas kepada DPRD.

“Setelah kita perjuangkan kenaikan anggaran, ternyata di tengah jalan diparsialkan. Kami tidak pernah mendapat penjelasan, dipotong karena apa, itu tidak disampaikan,” ungkapnya.

Legislator Gerindra Sulsel itu menyayangkan keputusan tersebut, mengingat kebutuhan penanganan bencana di daerah justru semakin mendesak.

Menurut Indah, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tetap mempertimbangkan sektor-sektor krusial, termasuk kebencanaan.

“Ini yang membuat kami khawatir. BPBD itu sangat penting, tapi justru anggarannya dipangkas. Bahkan OPD sendiri juga bingung dengan kondisi ini,” kata Indah.

Andi Tenri menilai, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seharusnya dapat memberikan penjelasan terbuka serta mempertahankan alokasi anggaran untuk sektor vital seperti kebencanaan.

Ketua DPC Gerindra Gowa itu berharap ke depan ada komunikasi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal perlindungan dari risiko bencana.

“Kalau soal bencana, ini menyangkut keselamatan masyarakat. Jadi harus benar-benar menjadi prioritas,” tegasnya.

 Komentar

Berita Terbaru
Politik13 Oktober 2026 23:26
DPW NasDem Sulsel Ingin HUT ke-15 Lebih Bermakna dan Bawa Semangat Pengabdia untuk Rakyat
Pedomanrakyat.com, Makassar – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sulawesi Selatan menyiapkan rangkaian kegiatan menyambut Hari Ulang Tahun (...
Metro13 Oktober 2026 21:23
Ketua DWP Sulsel Andi Hikmawati Tekankan Kolaborasi dan Kekompakan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Penjabat Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulawesi Selatan, Andi Hikmawati Winarno, menekankan pentingnya kolab...
Metro13 Oktober 2026 20:28
Pemkot Makassar Libatkan Pesantren dan Sekolah Islam dalam Peringatan Hari Santri 2026
Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Kota Makassar, mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 yang akan mencapa...
Nasional13 Oktober 2026 19:25
Menhut Raja Juli: Kritik Adalah Vitamin, Kepala Api Kita Putus
Pedomanrakyat.com, Palangka Raya – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengawal pengendalian Karhutla di Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Teng...