Komisi E DPRD Sulsel Khawatir Kesiapsiagaan Bencana Terganggu Imbas Pemangkasan Anggaran

Muh Saddam
Muh Saddam

Selasa, 14 April 2026 15:14

Komisi E DPRD Sulsel rapat kerja bersama BPBD Sulsel.
Komisi E DPRD Sulsel rapat kerja bersama BPBD Sulsel.

Pedomanrakyat.com, Makassar – Komisi E DPRD Sulawesi Selatan kembali menyoroti pentingnya penguatan anggaran kebencanaan di tengah meningkatnya potensi bencana di berbagai daerah.

Hal itu mengemuka dalam rapat lanjutan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang digelar bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Selasa (14/4/2026).

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, menegaskan bahwa pihaknya sejak awal telah mendorong peningkatan anggaran BPBD sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko bencana yang tidak bisa diprediksi.

“Kita tidak pernah tahu bencana terjadi di mana dan kapan. Karena itu, kami di Komisi E selalu mendorong agar anggaran BPBD ditingkatkan,” jelas Tenri Indah usai rapat.

Namun, upaya tersebut justru berbanding terbalik dengan kebijakan yang terjadi di tingkat eksekutif. Dia bilang, anggaran yang telah diperjuangkan malah dipangkas tanpa penjelasan yang jelas kepada DPRD.

“Setelah kita perjuangkan kenaikan anggaran, ternyata di tengah jalan diparsialkan. Kami tidak pernah mendapat penjelasan, dipotong karena apa, itu tidak disampaikan,” ungkapnya.

Legislator Gerindra Sulsel itu menyayangkan keputusan tersebut, mengingat kebutuhan penanganan bencana di daerah justru semakin mendesak.

Menurut Indah, kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tetap mempertimbangkan sektor-sektor krusial, termasuk kebencanaan.

“Ini yang membuat kami khawatir. BPBD itu sangat penting, tapi justru anggarannya dipangkas. Bahkan OPD sendiri juga bingung dengan kondisi ini,” kata Indah.

Andi Tenri menilai, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seharusnya dapat memberikan penjelasan terbuka serta mempertahankan alokasi anggaran untuk sektor vital seperti kebencanaan.

Ketua DPC Gerindra Gowa itu berharap ke depan ada komunikasi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif agar kebijakan anggaran tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal perlindungan dari risiko bencana.

“Kalau soal bencana, ini menyangkut keselamatan masyarakat. Jadi harus benar-benar menjadi prioritas,” tegasnya.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro29 Agustus 2026 14:27
DPRD Makassar Inisiasi Ranperda HIV/AIDS, Pencegahan Jadi Prioritas
Pedomanrakyat.com, Makassar – DPRD Kota Makassar mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan HIV/AIDS sebagai up...
Metro29 Agustus 2026 14:25
Buka Raker KONI, Munafri Arifuddin Ingin Olahraga Makassar Naik Kelas: Dari Cetak Atlet hingga Sport Tourism
Pedomanrakyat.com, Makassar – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendorong KONI dan seluruh cabang olahraga tidak hanya berorientasi mencetak ...
Olahraga29 Agustus 2026 13:34
Ismail Benahi Tata Kelola Keuangan KONI Makassar, 70 Persen Anggaran Disiapkan untuk Cabor
Pedomanrakyat.com, Makassar – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar mulai memperkuat fondasi organisasi untuk menjaga keberlanjuta...
Politik29 Agustus 2026 10:02
Wali Kota Makassar Ajak Warga Jadikan Rasulullah Teladan di Maulid Akbar Pesisir
Pedomanrakyat.com, Makassar —Pemerintah Kota Makassar kembali menggelar Maulid Akbar di dermaga Pelabuhan Paotere, Kecamatan Ujung Tanah, Jumat (28/...