Nurkanaah Bawa Proposal Bantuan Program Rumah Susun ke Kementerian PKP

Muh Saddam
Muh Saddam

Rabu, 30 April 2025 22:06

Wakil Bupati Sidenreng Rappang, Nurkanaah, menghadiri Rakortek Perumahan Pedesaan.
Wakil Bupati Sidenreng Rappang, Nurkanaah, menghadiri Rakortek Perumahan Pedesaan.

Pedomamrakyat.com, Jakarta – Wakil Bupati Sidenreng Rappang, Nurkanaah, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Pedesaan, di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek ini membahas percepatan pembangunan rumah layak huni di wilayah pedesaan dalam mendukung program nasional tiga juta rumah.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tersebut, diikuti kepala daerah dari seluruh Indonesia, baik secara langsung maupun virtual.

Wabup Nurkanaah hadir didampingi Kepala Dinas Bina Cipta Karya dan Perumahan Rakyat (Biciptapera) Kabupaten Sidrap, Abdul Rasyid.

Dalam kesempatan itu, Nurkanaah bertemu langsung Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, dan menyerahkan Proposal Permohonan Bantuan Program Rumah Susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Sidenreng Rappang.

“Proposal ini kami ajukan sebagai tindak lanjut visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang di bidang perumahan, khususnya untuk mengatasi masalah perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Nurkanaah.

Ia menambahkan, pengajuan ini juga sejalan dengan Astacita Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan program tiga juta rumah, yang bertujuan mengurangi kawasan kumuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nurkanaah selanjutnya menjelaskan, rapat koordinasi tersebut menghasilkan rekomendasi yang memuat delapan poin kesepakatan.

“Rekomendasi ini akan kami tindak lanjuti di daerah. Kami siap bersinergi dalam mewujudkan pemukiman layak bagi masyarakat,” terangnya.

Berikut rekomendasi Rakortek Perumahan Pedesaan tersebut:

1. PBG dan BPHTB Gratis untuk MBR: Pemda mendukung kebijakan Presiden untuk memberikan kemudahan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara gratis kepada MBR, dengan target realisasi April 2025.

2. Monitoring Implementasi: Pemda aktif memantau pelaksanaan PBG dan BPHTB gratis di lapangan.

3. Pengawasan oleh Kementerian: Kementerian PKP dan Kemendagri turut mengawasi pelaksanaan kebijakan ini di seluruh daerah.

4. Integrasi Program Nasional dalam Dokumen Daerah: Pemda menyelaraskan program nasional tiga juta rumah dengan dokumen RPJMD dan RKPD.

5. Pendampingan Musrenbang Desa: Pemda mendorong desa menuntaskan rumah tidak layak huni melalui Musrenbang.

6. Identifikasi Lahan untuk MBR: Pemda mengidentifikasi tanah negara, BUMN/BUMD, tanah pemda, dan kas desa untuk mendukung pembangunan perumahan MBR.

7. Pengawasan Perumahan Swasta: Pemda mengawasi kualitas pembangunan oleh swasta atau pengembang.

8. Penuntasan Permukiman Kumuh: Pemda berkomitmen menuntaskan kawasan kumuh di daerah masing-masing.

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah16 November 2026 20:03
Pemkot Parepare Perkuat Kerja Sama Pertanahan dan Pengembangan Infrastruktur Kendaraan Listrik
Pedomanrakyat.com, Parepare — Pemkot Parepare memperkuat kolaborasi antarlembaga melalui dua penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Itu berfok...
Metro16 November 2026 19:21
Gubernur Sulsel Serahkan Bantuan Keuangan Rp8 Miliar di Hari Jadi Gowa ke-706
Pedomanrakyat.com, Gowa – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menghadiri Rapat Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-706 Kabupaten Gowa...
Politik16 November 2026 18:25
Calon Tunggal Ketua Golkar Gowa, Lukman B Kady Siapkan Konsolidasi hingga Akar Rumput
Pedomanrakyat.com, Gowa – Lukman B Kady berpeluang memimpin DPD II Partai Golkar Kabupaten Gowa setelah menjadi satu-satunya bakal calon yang mengem...
Metro16 November 2026 17:25
Gubernur Andi Sudirman Terima Penghargaan Menkes, Sulsel Lampaui Target Pencegahan Kusta
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, ...