Pemkab Maros Siap Ikuti Keputusan Pemprov Sulsel Soal UMP

Nhico
Nhico

Senin, 09 Desember 2024 17:29

Pemkab Maros Siap Ikuti Keputusan Pemprov Sulsel Soal UMP
Pemkab Maros Siap Ikuti Keputusan Pemprov Sulsel Soal UMP

Pedomanrakyat.com, MAROS – Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Maros bakal mengalami kenaikan. Hal ini sejalan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang bakal ditetapkan PJ Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Kenaikan UMP di angka 6,5 persen.

Jika dibandingkan sebelumnya atau UMP 2024 nilainya naik Rp223.229. Sehingga UMP Sulsel 2025 disepakati Rp3.657.527.

Kepala Tenaga Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Maros, Nuryadi mengatakan, pihaknya mengikuti keputusan Pemprov Sulsel soal UMR.

Apalagi kata dia, selama ini pihaknya selalu menggunakan standardisasi Pemprov Sulsel. Tahun 2024 ini Pemkab Maros menerapkan UMP sebesar Rp3.434.289, sesuai ketetapan provinsi.

“Setelah kami terima surat edaran dari provinsi akan kami langsung buat edaran keseluruh perusahaan yang ada di Maros,” bebernya.

 Komentar

Berita Terbaru
Daerah07 Juli 2026 22:27
Wabup Pinrang Ajak Perkuat Ekosistem Produsen Daerah, Harap MBG Jadi Penggerak Ekonomi Lokal
Pedomanrakyat.com, Pinrang – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas nasional dinilai memiliki tujuan yang sa...
Metro07 Juli 2026 21:28
Gubernur Sulsel Nobar Piala Dunia Bersama Ratusan Warga dan Libatkan UMKM Lokal
Pedomanrakyat.com, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menggelar nonton bareng (nobar) pertandingan Piala Dunia 2026 ...
Politik07 Juli 2026 20:23
Alamsyah Dorong Bawaslu Kabupaten/Kota Optimalkan Website PPID Terintegrasi
Pedomanrakyat.com, Maros – Badan Pengawas Pemilihan Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan mendorong Bawaslu Kabupaten/kota untuk memperkuat kualitas...
Nasional07 Juli 2026 19:30
Kemenhut Sosialisasikan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional 2011-2030
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Kementerian Kehutanan resmi menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/2026 tentang Perubahan Kedu...