Pedoman Rakyat, Jakarta – Pemerintah menargetkan belanja subsidi sebesar Rp207 triliun pada 2022. Jumlah tersebut turun 16,7 persen dibandingkan outlook tahun ini yang sebesar Rp248,6 triliun.
Hal ini tertuang dalam Buku II Nota Keuangan Beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022.
Mengutip dokumen tersebut, Senin (16/8), alokasi belanja subsidi tahun depan terdiri dari energi sebesar Rp134,02 triliun dan non energi sebesar Rp72,93 triliun.
Baca Juga :
“Jumlah alokasi tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan outlook APBN 2021. Hal ini disebabkan dalam outlook 2021 menampung tambahan anggaran penanganan pandemi covid-19,” tulis pemerintah dalam dokumen tersebut.
Sementara, untuk subsidi energi sendiri akan digelontorkan untuk subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg sebesar Rp77,54 triliun, serta subsidi listrik sebesar Rp56,47 triliun.
“Dalam pagu RAPBN 2022 masih disediakan alokasi untuk subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik rumah tangga berbasis komoditas,” kata pemerintah.
Nantinya, kebijakan transformasi subsidi energi menjadi subsidi berbasis orang akan dilakukan secara bertahap. Hal ini akan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat.
Sementara, subsidi untuk non energi terdiri dari pupuk, public service obligation (PSO), subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Jumlah subsidi non energi tahun depan lebih rendah dari outlook 2021 yang sebesar Rp120,09 triliun.
“Hal ini disebabkan dalam 2021 terdapat tambahan anggaran untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional,” kata pemerintah.
Dalam RAPBN 2022, pemerintah mengalokasikan subsidi pupuk sebesar Rp25,27 triliun. Dana itu akan digunakan untuk verifikasi dan validasi data penerima subsidi pupuk, penetapan prioritas jenis komoditas pertanian yang mendapatkan subsidi pupuk, memperluas penerapan mekanisme penebusan subsidi pupuk, mewajibkan penggunaan kartu tani bagi daerah yang sudah mendapatkan kartu tani, serta melakukan efisiensi HPP subsidi pupuk.
Kemudian, subsidi PSO akan diberikan kepada PT KAI (Persero) sebesar Rp3,5 triliun, PT Pelni (Persero) sebesar Rp2,33 triliun, dan Perum LKBN Antara sebesar Rp168 miliar.
Lalu, subsidi bunga kredit program dialokasikan sebesar Rp28,96 triliun. Dana itu akan digunakan untuk menunjang upaya peningkatan ketahanan pangan, subsidi bunga KUR, dan perumahan untuk MBR.
Selanjutnya, pemerintah menganggarkan subsidi pajak sebesar Rp12,68 triliun tahun depan. Dana tersebut akan digunakan untuk insentif demi menarik minat investor dalam penerbitan obligasi valas.
Sementara itu, pemerintah menargetkan rasio ketimpangan atau gini ratio di Indonesia sebesar 0,376-0,378 pada 2022. Angkanya turun dari outlook 2021 yang sebesar 0,384.
Pemerintah mengklaim telah melakukan berbagai upaya agar jurang ketimpangan bisa turun dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah perlindungan sosial selamapandemi covid-19.
Bantuan yang diberikan berupa program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, Dana Desa, dan Kartu Prakerja. Selain itu, diskon listrik, bantuan beras Bulog, bansos tunai, dan bantuan subsidi upah.
“Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meredam dampak negatif pandemi, sehingga laju perbaikan indikator kemiskinan dan ketimpangan tetap terjaga,” jelas pemerintah.
Komentar