Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Komisi D DPRD Sulawesi Selatan, Kadir Halid, menerima aspirasi masyarakat terkait program Sekolah Rakyat saat menggelar reses masa sidang III Tahun 2025/2026 di Kompleks Griya Kumala Harapan Blok D, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Makassar, Senin (27/7/2026).
Salah satu warga, Jamal, mempertanyakan mekanisme penerimaan peserta didik di Sekolah Rakyat.
Menurutnya, masyarakat ingin mengetahui apakah anak-anak dari keluarga yang memiliki banyak tanggungan dan kurang mampu dapat memperoleh kesempatan bersekolah di program tersebut, mengingat seluruh kebutuhan pendidikan dikabarkan akan ditanggung pemerintah.
Baca Juga :
Menanggapi hal itu, Kadir Halid menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Sudiang masih berlangsung dan progresnya diperkirakan telah mencapai sekitar 30 hingga 40 persen.
“Memang pembangunannya masih berproses, mungkin sudah sekitar 30 sampai 40 persen. Mudah-mudahan setelah selesai, masyarakat Kota Makassar yang memenuhi kriteria bisa diterima bersekolah di sana,” kata Kadir.
Ia mengungkapkan, Sekolah Rakyat dibangun di atas lahan seluas 10 hektare yang disiapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan tersebut nantinya akan dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan, asrama, hingga sarana olahraga.
Politisi Golkar itu menyampaikan bahwa, sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu. Seluruh kebutuhan peserta didik akan ditanggung pemerintah.
“Di sana nanti siswa diasramakan dan seluruh biaya pendidikan ditanggung penuh oleh pemerintah. Fasilitasnya juga lengkap, termasuk sarana olahraga,” ujarnya.
Kadir menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga menyiapkan kawasan seluas hampir 72 hektare di Sudiang untuk mendukung pengembangan program tersebut.
Ia mengaku akan berkoordinasi dengan Komisi E DPRD Sulsel guna memperoleh informasi lebih rinci mengenai pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Meski demikian, hingga kini pemerintah belum menetapkan syarat resmi penerimaan peserta didik, termasuk kemungkinan penggunaan indikator desil sebagai dasar seleksi calon siswa.
“Persyaratannya belum diumumkan. Apakah nanti menggunakan desil 1, 2, atau 3, itu masih menunggu keputusan pemerintah. Mudah-mudahan segera diketahui sehingga masyarakat bisa mempersiapkan diri,” tutup Kadir.
Selain di Makassar, Kadir menyebut Sekolah Rakyat di Kabupaten Barru telah mulai beroperasi, sementara pembangunan sekolah serupa di Kabupaten Bone masih berlangsung.
Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Sudiang dapat rampung pada 2027 sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Komentar