Pedomanrakyat.com, Gowa – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tak ambil pusing soal wacana kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 5 persen.
Sebaliknya, partai berlambang ka’bah itu memilih fokus memperkuat konsolidasi organisasi dan mempersiapkan struktur partai menghadapi pemilu mendatang.
Penegasan itu disampaikan oleh Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono saat menghadiri kegiatan silaturahmi daerah DPW PPP Sulawesi Selatan di Arifah Convention Hall, Jalan Basoi Dg Bunga, Gowa, Senin (28/9/2026) malam.
Baca Juga :
Menurut Mardiono, partainya siap mengikuti ketentuan baru mengenai ambang batas parlemen sepanjang aturan tersebut diputuskan melalui proses legislasi yang sah.
“Apapun yang diputuskan melalui sebuah kesepakatan dan melahirkan undang-undang yang sah, pasti PPP akan mengikuti dan akan terus ikut berkompetisi,” tegasnya.
Menurut Mardiono, PPP memiliki pengalaman menghadapi berbagai sistem pemilu, baik ketika parliamentary threshold belum diterapkan maupun setelah aturan tersebut diberlakukan.
“Kita sudah pernah terbuka, sudah pernah tertutup, kemudian dengan multipartai tanpa parliamentary threshold juga sudah. Kemudian ada parliamentary threshold juga sudah,” ujarnya.
Oleh karena itu, Mardiono menegaskan PPP tidak ingin larut dalam polemik mengenai besaran ambang batas parlemen. Menurut dia, yang lebih penting bagi partai saat ini adalah memastikan konsolidasi organisasi berjalan dan seluruh struktur PPP semakin solid.
Apalagi katanya, wacana tersebut belum menjadi keputusan resmi karena belum dibahas dalam forum formal pembentukan undang-undang.
“Tidak semuanya bulat menyetujui parliamentary threshold dipatok pada 5 persen. Tetapi ini baru sebatas wacana dan belum berada dalam forum resmi,” katanya.
Mardiono mengatakan PPP akan menghormati apa pun ketentuan yang nantinya disepakati melalui pembahasan Undang-Undang Pemilu.
Dia berharap pembahasan ambang batas parlemen dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak, termasuk partai politik, ahli hukum tata negara, serta pakar politik.
Mardiono juga mengingatkan bahwa pembahasan parliamentary threshold harus mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat. Menurut dia, penyederhanaan sistem politik tidak boleh mengabaikan hak konstitusional masyarakat dalam pemilu.
“Pemilu adalah implementasi dari negara kita sebagai negara demokrasi. Demokrasi itu esensinya adalah kedaulatan di tangan rakyat. Maka, rakyat harus berdaulat,” katanya.
Mardiono menilai evaluasi parliamentary threshold seharusnya diarahkan untuk memastikan suara pemilih tetap memiliki keterwakilan.
“Makna evaluasi tersebut adalah dalam rangka menyelamatkan kedaulatan di tangan rakyat, bukan sekadar mengubah aturan yang kemudian justru melahirkan risiko yang lebih besar,” katanya.
Di tengah dinamika pembahasan aturan pemilu tersebut, Mardiono memastikan PPP memilih berkonsentrasi pada pembenahan internal partai.
Dirinya menyebut proses konsolidasi Muktamar dan Muswil di 38 provinsi telah selesai. Sementara Muscab telah mencapai sekitar 98 persen dan Musrancab di tingkat kecamatan sekitar 35 persen.
“Insyaallah akhir tahun kita akan selesai. Setelah itu tinggal di tingkat ranting dan anak ranting,” kata Mardiono.
Menurut dia, penyelesaian struktur organisasi hingga tingkat akar rumput menjadi bagian penting dalam memperkuat basis PPP.
“Kalau semuanya sudah selesai, berarti struktur kita sudah lengkap dan kita sudah kuat. Karena di dalam struktur itu, kalau lengkap semuanya sampai tingkat grassroots, kita punya basis suara sekitar 11 juta,” ujarnya.
Mardiono mengatakan PPP juga tengah memperbaiki distribusi dan koordinasi suara dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional agar lebih berbanding lurus.
“Di sebagian besar daerah, kemarin banyak yang tidak berbanding lurus, sehingga suara kita untuk tingkat pusat dan provinsi banyak yang hilang atau mandek di tingkat kabupaten/kota,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, katanya, PPP memperkuat koordinasi antara struktur partai di tingkat akar rumput dengan pengurus pusat.
Mardiono juga menegaskan PPP tidak hanya memprioritaskan wilayah tertentu dalam agenda konsolidasi. Menurut dia, seluruh daerah menjadi perhatian partai.
“Semuanya kami prioritaskan. Saya keliling seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Semua kita perhatikan,” tutupnya.
Komentar