Sulsel Terdepan, 2.172 Koperasi Desa Resmi Berbadan Hukum

Muh Saddam
Muh Saddam

Senin, 16 Juni 2025 23:36

Sekda Sulsel Jufri Rahman, saat memimpin Evaluasi Percepatan Koperasi Merah Putih.
Sekda Sulsel Jufri Rahman, saat memimpin Evaluasi Percepatan Koperasi Merah Putih.

Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencatat capaian signifikan dalam program nasional pembentukan Koperasi Merah Putih.

Hingga 16 Juni 2025 pukul 13.00 WITA, sebanyak 2.172 koperasi telah resmi berbadan hukum, mencakup 71 persen dari total desa dan kelurahan di Sulsel.

Hal ini terungkap dalam Rapat Evaluasi Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, secara virtual dari Ruang Rapat Sekda, Senin, 16 Juni 2025.

Rapat turut dihadiri Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi dan UKM RI, Henra Saragih, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, serta sejumlah perwakilan daerah seperti Wakil Bupati Enrekang, dan delegasi dari Kabupaten Pangkep, Tana Toraja, Luwu Utara, dan Luwu Timur.

“Hari ini kita melakukan rapat evaluasi untuk percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Perkembangannya menunjukkan bahwa Sulsel tetap berada di jalur yang benar,” ujar Jufri Rahman.

Meski mayoritas wilayah telah menunjukkan progres signifikan, Jufri menyebut terdapat empat kabupaten dengan realisasi di bawah 50 persen, yaitu Luwu Utara, Luwu Timur, Pangkep, dan Enrekang. Namun, Enrekang telah mengonfirmasi peningkatan realisasi menjadi 52 persen, berdasarkan laporan langsung Wakil Bupatinya.

Pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel telah menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses pendirian koperasi, demi mencapai target 100 persen sebelum momentum peluncuran nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Koperasi di bulan Juli 2025 mendatang.

Pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel telah menyatakan komitmennya untuk mempercepat proses pendirian koperasi, demi mencapai target 100 persen sebelum momentum peluncuran nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Koperasi di bulan Juli 2025 mendatang.

“Kita harap Sulsel masuk sebagai provinsi yang seluruhnya menyelesaikan pembentukan Koperasi Merah Putih. Tugas kita adalah memfasilitasi pembentukan, sedangkan pengesahan badan hukum akan diproses oleh Kementerian Hukum dan HAM,” jelas Jufri Rahman.

Sebanyak lima daerah telah mencapai 100 persen, yaitu Kabupaten Pinrang, Barru, Takalar, serta Kota Parepare dan Kota Makassar. Kelimanya mendapat apresiasi khusus dari Pemerintah Provinsi karena dinilai berhasil membangun ekosistem koperasi berbasis desa dan kelurahan secara tuntas.

Jufri Rahman juga menyampaikan terima kasih kepada Ikatan Notaris yang telah berperan aktif dalam proses percepatan pendirian koperasi melalui bantuan penerbitan akta notaris.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, turut menyampaikan pencapaian ini menempatkan Sulawesi Selatan di peringkat ke-6 nasional dalam pembentukan Koperasi Merah Putih.(*)

 Komentar

Berita Terbaru
Hiburan01 November 2026 21:31
CitraCosmetic Gandeng Glad2Glow, Ajak Beauty Enthusiast Eksplorasi Makeup Halloween
Pedomanrakyat.com, Makassar – Menghadirkan pengalaman seru bagi pencinta dunia kecantikan, CitraCosmetic berkolaborasi dengan Glad2Glow menggelar ko...
Nasional01 November 2026 20:11
Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Desak Kapolri Usut Dugaan Intimidasi Santriwati di Sukoharjo
Pedomanrakyat.com, Jakarta – Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, mendesak Kapolri mengusut tuntas dugaan intimidasi terhadap santriwati dalam pen...
Metro01 November 2026 19:18
Tak Hanya Saat Pemilu, Fauzi Andi Wawo Siapkan Program KK Binaan untuk Layani Konstituen
Pedomanrakyat.com, Makassar – Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Fauzi Andi Wawo, menyiapkan penguatan program Kartu Keluarga (KK) Binaan PKB se...
Metro01 November 2026 13:06
Pengawasan APBD di Karunrung, Kadir Halid Bawa Kabar Rencana Perbaikan Jalan Syekh Yusuf
Pedomanrakyat.com, Makassar – Penanganan Jalan Syekh Yusuf yang selama ini belum jelas kewenangan pengelolaannya menjadi perhatian Ketua Komisi ...