Pedomanrakyat.com, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, tak hanya mencari solusi persoalan antrean BBM melalui pertemuan dengan Pertamina.
Usai mendatangi Kantor PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026), Appi turun langsung meninjau kondisi sejumlah SPBU di lapangan.
Salah satu SPBU yang didatangi Appi berada di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang. Di lokasi tersebut, terlihat antrean kendaraan masyarakat.
Baca Juga :
Namun, pengendara antusias menyambut orang nomor satu Kota Makassar itu, bahkan berdialog di tengah lapangan.
“Saya kesini di SPBU melihat kondisi yang ada di lapangan, kita pastikan antrean panjang bisa dicarikan solusi. Kita meminta pihak Pertamina dan pengelola SPBU aktivasi semua instrumen,” jelas Appi.
Namun, perhatian Appi justru tertuju pada kondisi fasilitas pelayanan. Dari sejumlah nozzle atau dispenser yang tersedia, ditemukan dua nozzle tidak beroperasi.
Kondisi itu langsung menjadi perhatian Appi. Ia meminta Pertamina dan pengelola SPBU mengoptimalkan seluruh fasilitas pengisian yang tersedia, terutama ketika terjadi kepadatan antrean.
Appi menilai, penyelesaian persoalan antrean BBM tidak cukup hanya dengan menambah pasokan. Pola pelayanan di SPBU juga harus dievaluasi agar kapasitas pengisian dapat dimaksimalkan dan waktu tunggu masyarakat bisa dipangkas.
“Kalau ada jumlah nozzle, ya dioptimalkan semuanya. Jangan sampai tidak berfungsi. Ini bisa menambah antrean panjang,” ujar Appi.
Menurutnya, setiap fasilitas yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal ketika kebutuhan masyarakat meningkat dan antrean terjadi di sejumlah titik.
Selain jumlah nozzle yang beroperasi, Appi juga menyoroti lamanya proses pelayanan di sejumlah SPBU yang dinilai dapat memperpanjang waktu pengisian.
“Kalau prosesnya terlalu lama, tentu antrean semakin panjang. Ini yang perlu dicarikan solusi agar pelayanan bisa dipercepat,” tegasnya.
Appi menekankan, percepatan pelayanan bukan berarti mengabaikan aturan. Pertamina dan pengelola SPBU diminta mencari pola yang tetap memenuhi ketentuan, tetapi lebih efisien sehingga kendaraan tidak terlalu lama berada di jalur pengisian.
Lebih lanjut, mantan CEO PSM itu meminta persoalan antrean BBM segera ditangani secara bersama-sama.
Menurutnya, pemerintah kota tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan pelayanan maupun distribusi BBM.
“Ini menyangkut kebutuhan masyarakat, kebutuhan dan aktivitas terganggu hanya karena ngantre di SPBU,” tuturnya.
Bagi Appi, antrean BBM yang panjang bukan hanya menyulitkan warga yang hendak mengisi kendaraan. Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, pelayanan publik hingga memicu kemacetan ketika antrean kendaraan memanjang ke badan jalan.
Karena itu, Appi meminta setiap SPBU mengoptimalkan kapasitas pelayanan selama kondisi kepadatan masih terjadi.
Penambahan petugas juga dinilai penting apabila jumlah operator menjadi salah satu faktor yang membuat tidak seluruh nozzle dapat difungsikan.
“Saya ikut berempati dengan apa yang dirasakan masyarakat. Kita akan mencari solusi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, serta pemilik SPBU,” katanya.
Tak berhenti pada persoalan pelayanan di SPBU, Appi juga mendorong penanganan antrean dilakukan secara lebih menyeluruh.
Pengaturan arus kendaraan berdasarkan jenis kendaraan, alur pengisian hingga waktu kedatangan dapat menjadi opsi untuk mencegah kendaraan menumpuk pada waktu yang sama.
“Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur,” imbuh Munafri.
Menurutnya, seluruh langkah tersebut perlu dibahas dan diterapkan secara bersama-sama antara Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.
Ia menegaskan, penanganan antrean BBM tidak boleh terjebak pada perdebatan mengenai siapa yang benar atau salah. Yang paling penting adalah memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan antrean segera terurai.
“Yang penting bagaimana ini secepatnya kita urai bersama,” pungkas Appi.
Komentar