Pedomanrakyat.com, Malang — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri Forum Koordinasi Nasional Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Implementasi Social Contracting untuk Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) yang diselenggarakan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES).
Kegiatan yang berlangsung di Harris Hotel & Conventions Malang, Jawa Timur, pada 4–7 Agustus 2026 tersebut menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat komitmen terhadap percepatan eliminasi AIDS, TBC, dan malaria melalui pendekatan social contracting yang melibatkan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra strategis pelayanan kesehatan.
Baca Juga :
Dalam forum tersebut, Aliyah didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. H. Ahmad Asy’Arie.
Sejumlah narasumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), BAZNAS RI, serta perwakilan berbagai pemerintah daerah turut hadir memaparkan kebijakan, strategi, dan praktik terbaik dalam pelaksanaan program kesehatan berbasis kemitraan.
Kehadiran Aliyah Mustika Ilham mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Menurut Aliyah, forum nasional tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mengadopsi berbagai inovasi yang telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah.
“Pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis, dan malaria membutuhkan kolaborasi yang kuat. Melalui forum ini, Makassar memperoleh banyak pembelajaran untuk memperkuat kebijakan dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan agar layanan kesehatan semakin efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Aliyah Mustika Ilham.
Selain membahas penguatan komitmen pemerintah daerah, forum tersebut juga memberikan peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam aspek perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program kesehatan melalui mekanisme Swakelola Tipe III dan IV (Social Contracting).
Melalui penguatan kapasitas tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus memperluas kemitraan dengan organisasi masyarakat untuk mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan nasional.
Partisipasi Pemerintah Kota Makassar dalam forum ini diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih efektif, inklusif, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. (*)
Komentar