Pedomanrakyat.com, Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi mengaktifkan Pos Komando (Posko) Pengendalian Kebakaran Hutan lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (1/4/2026).
Langkah strategis ini diambil sebagai respons cepat atas meningkatnya jumlah titik panas (hotspot) pasca-Idul Fitri serta ancaman fenomena El Nino ekstrem atau “Godzilla El Nino” yang diprediksi terjadi pada tahun 2026.
Aktivasi posko ini dipimpin langsung oleh Polhut Ahli Utama Kemenhut, Sustyo Iriyono, mewakili Dirjen Gakkum Kehutanan, didampingi Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Kalimantan, Yudho S. Mustiko.
Baca Juga :
Upaya ini juga merupakan tindak lanjut atas penetapan Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Asap oleh Gubernur Kalimantan Barat melalui SK Nomor 97/BPBD/2026.
Sustyo Iriyono menegaskan bahwa pengawasan ketat adalah kunci utama dalam menekan angka kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Pengawasan ini bukan hanya soal teknis pemadaman, tetapi memastikan adanya ketaatan, kontrol konsisten, dan langkah antisipatif yang terukur. Dengan pengawasan kuat, setiap potensi titik api bisa dideteksi lebih awal dan ditangani lebih cepat,” ujar Sustyo di Pontianak.
Berdasarkan data hingga 31 Maret 2026, Kalimantan Barat mencatat lonjakan signifikan dengan total 7.883 titik hotspot. Tim Manggala Agni dilaporkan telah berhasil memadamkan karhutla seluas 479,12 hektare yang tersebar di beberapa wilayah.
Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah dengan luasan pemadaman terbesar yakni 131,20 hektare, disusul Kabupaten Sambas (103,32 ha), Kabupaten Ketapang (73,30 ha), Kabupaten Mempawah (47,20 ha), dan Kota Singkawang (38,50 ha).
Untuk menangani kondisi ini, sebanyak 13 regu atau 195 personel Manggala Agni telah dikerahkan ke lokasi-lokasi rawan.
Kepala Balai Dalkarhut Wilayah Kalimantan, Yudho S. Mustiko, menambahkan bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan karhutla tertinggi di Indonesia.
Oleh karena itu, aktivasi posko ini bertujuan memperkuat sistem deteksi dini dan mempercepat respon penanganan di lapangan.
Di bawah koordinasi Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Pontianak, Posko Pengendalian Karhutla akan menjalankan sejumlah agenda krusial, antara lain peningkatan patroli terpadu di wilayah rawan kebakaran. Kemudian, optimalisasi pemantauan hotspot dan pelaporan harian yang terintegrasi antar-UPT.
Selain itu, peningkatan kesiapsiagaan personel serta pengecekan peralatan penunjang secara berkala. Sosialisasi intensif juga dilakukan kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Pemerintah turut mengimbau masyarakat untuk berperan aktif melaporkan indikasi kebakaran di wilayah masing-masing.
Langkah preventif sejak awal musim kemarau ini diharapkan mampu meminimalkan dampak karhutla, melindungi kesehatan masyarakat dari bencana asap, serta mencegah terjadinya kabut asap lintas batas negara.
Komentar