Kalau Nekat Mudik, Siap-siap ASN Lingkup Pemkot Makassar Diberi Sanksi

Nhico
Nhico

Senin, 03 Mei 2021 11:22

Kalau Nekat Mudik, Siap-siap ASN Lingkup Pemkot Makassar Diberi Sanksi

Pedoman Rakyat, Makassar-Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan memberikan sanksi kepada ASN Lingkup Pemkot, yang nekat melakukan mudik lebaran.

Sanksi bagi ASN yang nekat mudik bisa berupa pencopotan hingga penurunan jabatan.

Pemkot Makassar saat ini menunggu regulasi yang mengatur larangan mudik tersebut disahkan. Plt Sekretaris Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Munandar mengatakan pihaknya telah mempersiapkan surat edaran yang akan dikeluarkan tentang ketentuan-ketentuan larangan mudik tersebut. Di dalamnya rencana akan termaktub sanksi disiplin bagi para pegawai.

“Iya (SE Wali Kota) segera dibuat , sanksi terkait disiplin PNS PP 53/2010 tentang Disiplin PNS,” beber Munandar, senin (3/05/2021).

Meski demikian, dia mengaku pihaknya belum bisa menentukan kapan regulasi tersebut akan dimuat ke publik, namun surat edarannya sisa menunggu disahkan lewat tanda tangan Wali Kota Makassar.

Sementara itu Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, menegaskan larangan aparatur sipil Negara (ASN) Pemkot untuk mudik selama 6 sampai 17 Mei 2021.

Danny Pomanto juga melarang ASN mengambil cuti selama libur lebaran 2021. ASN yang nekat mudik dan melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin. Mulai dari teguran hingga penurunan pangkat.

Menurutnya hal tersebut telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 08 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi pegawai ASN dalam masa pandemi Covid-19 tertanggal 7 April 2021.

Selain itu, larangan mudik juga tertuang dalam Addendum surat edaran satuan tugas penanganan (Satgas) Covid-19 Nomor 13 tahun 2021.

“Kalau ada pegawai yang melanggar tentu kami akan tegur, termasuk kemungkinan terburuk pemberian sanksi,” kata Danny Pomanto.

Dalam hal itu, Danny Pomanto mengatakan tidak akan memberikan sanksi pidana, sebab hal itu tak tertuang dalam aturan, namun ia akan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro20 Juli 2026 21:30
Sekda Sulsel Buka Rakor PM-AAS, Perkuat Pertanian Modern Menuju Swasembada Pangan
Pedomanrakyat.com, Makassar – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pertanian Mode...
Daerah20 Juli 2026 20:24
Bupati Syaharuddin Alrif Ingatkan Warga Sidrap: Jangan Bakar Sampah Saat Musim Kemarau
Pedomanrakyat.com, Sidrap – Kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dimulai dari hal-hal sederhana di rumah, mulai dari menghemat air, memastikan...
Metro20 Juli 2026 19:28
Kementan dan Pemprov Sulsel Percepat Implementasi PM-AAS, Targetkan 91.340 Hektare Budidaya Padi
Pedomanrakyat.com, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia mempercepat implementasi Pro...
Daerah20 Juli 2026 18:30
Pertanian Modern Didorong di Pinrang, Petani Diharapkan Panen Lebih Banyak dan Biaya Lebih Hemat
Pedomanrakyat.com, Pinrang – Komitmen Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam memperkuat sektor pertanian kembali ditunjukkan dengan dukungan terhadap pe...