Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, secara resmi membuka Webinar Pekan Imunisasi Dini untuk Semua: Dari Kota hingga Pelosok Negeri, yang digelar secara virtual pada Selasa (29/4/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Pekan Imunisasi Dunia (PID) 2025, yang mengusung tema global “Immunization for All is Humanly Possible” dan tema nasional “Ayo Lengkapi Imunisasi, Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas”.
Webinar ini diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bentuk komitmen memperluas cakupan imunisasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi bagi kesehatan anak dan masyarakat luas.
Baca Juga :
Dalam sambutannya, Naoemi Octarina menekankan pentingnya peran TP PKK di semua tingkatan, khususnya di Sulawesi Selatan, sebagai penggerak masyarakat dalam mendukung keberhasilan imunisasi.
Ia mendorong edukasi berkelanjutan kepada kader Posyandu dan kader Dasawisma yang merupakan ujung tombak pelayanan di tingkat desa dan kelurahan.
“Saya mengajak seluruh Ketua TP PKK desa untuk menciptakan kegiatan inovatif, seperti cerdas cermat seputar buku KIA bagi ibu hamil dan orang tua anak balita. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk mendorong para ibu membaca dan memahami pentingnya imunisasi,” ujarnya.
Ketua TP PKK Provinsi SulSel juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, TP PKK, Pokja Bunda PAUD, Tim Pembina Posyandu, organisasi profesi, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat, guna memastikan informasi tentang imunisasi tersampaikan secara tepat dan menyeluruh.
“Mobilisasi sasaran, edukasi masyarakat, hingga pemantauan cakupan imunisasi rutin perlu dikoordinasikan secara optimal. Kita perlu bersatu demi suksesnya program imunisasi di Sulawesi Selatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa meski edukasi dan sosialisasi telah berjalan, masih terdapat tantangan menyentuh psikologis masyarakat.
Oleh karena itu, untuk beberapa kondisi, perlu pendekatan tegas, termasuk pemberian sanksi sosial kepada orang tua yang tidak membawa anak ke Posyandu atau tidak melengkapi buku KIA.
Misalnya, keterlambatan dalam pengurusan administrasi desa, hingga penangguhan sementara dari bantuan sosial.
Pada kesempatan yang sama, Naoemi Octarina juga menyoroti transformasi Posyandu Era Baru yang kini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi pusat layanan terpadu berbasis enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2024.
Enam bidang tersebut meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.
“Melalui PID 2025 ini, mari kita bangun sinergitas lintas program, lintas sektor, dan peran aktif masyarakat. Imunisasi adalah hak anak dan bentuk cinta kita untuk memastikan masa depan mereka yang sehat dan cerah,” tutupnya.
Komentar