Pedomanrakyat.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut politik uang menjadi salah satu ancaman yang harus diantisipasi.
Praktik tersebut dalam kontestasi politik sudah menjadi karakter lingkungan yang membudaya, mengkonstruksi, dan mempengaruhi sistem politik demokrasi.
“Akhirnya politik uang di Indonesia menjadi hal yang lumrah terjadi. Dalam kontestasi politik sendiri, uang dapat menentukan seseorang terpilih atau tidak,” ujar Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya, Sabtu (6/5/2023).
Baca Juga :
Ipi mengatakan, pemberian uang, barang, jasa, atau materi lainnya yang dapat dikonversi dengan nilai uang menyebabkan politik berbiaya tinggi. Menurut Ipi, hal ini yang menyebabkan terpilihnya pemimpin yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompok.
“Imbasnya, praktik ini berpotensi menghadirkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Akhirnya setelah menjabat, ia berpotensi melakukan kecurangan, penerimaan suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk,” kata Ipi.
Ipi mengatakan, jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka politik uang dapat menjadi lingkaran setan yang tidak ada ujung pangkal penyelesaiannya. Menurut Ipi, jika sudah terjadi maka tidak hanya mencoreng arti demokrasi, tapi juga tatanan tradisi luhur bangsa Indonesia.
“Sasaran empuk politik uang adalah para pemilih,” kata Ipi.
Berdasarkan data olahan DEEP Indonesia pada Pemilu 2019, 44% pemilih melakukan penolakan terhadap politik uang, namun tetap menerima uang. Mayoritas pemilih yang menolak politik uang tetapi menerima uang adalah perempuan.
Komentar