Pedomanrakyat.com, Makassar – Makassar kota Metaverse yang dicanangkan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto tak sekadar konsep belaka. Nantinya, Metaverse akan dipakai pada pelayanan publik dan dapat diakses selama 24 jam oleh masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar A. Muhammad Ansar mengatakan, konsep metaverse nantinya akan diintegrasikan pada pelyanan publik agar lebih memudahkan warga Kota Makassar.
“Terkait Metaverse yang masih diragukan oleh publik, nantinya akan diintegrasikan pada upaya pelayanan yang lebih maksimal bahkan di luar jam kerja. Masyarakat bisa mengakses pelayanan publik secara lebih mudah dengan avatar petugas pelayanan publik,” katanya dilansir Rabu (23/3/2022), melalui kanal YouTube Bappeda Kota Makassar di rubrik Bappeda Corner.
Baca Juga :
Ansar menerangkan, saat ini Pemkot Makassar tengah menyusun payung hukum sebagai dasar penerapan konsep Metaverse. “Rumusannya sudah ada sisa dibungkus melalui aturan-aturan,” katanya.
Rapat koordinasi khusus (Rakorsus) Makassar menuju Kota Metaverse sebelumnya telah menorehkan sekitar 200 program inovasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan perusahaan daerah Kota Makassar.
Ansar menambahkan, Pemkot Makassar sangat terbuka dengan adanya masukan dan saran yang sifatnya membangun dari masyarakat. Sebab, lanjutnya, semua program Pemkot bermuara pada kemaslahatan dan kemudahan warga Kota Makassar.
“Kepada masyarakat agar semua program pemerintah walaupun sudah disahkan oleh DPRD kami tetap mengharapkan masukan dari warga kota Makassar. Karena kritikan itulah yang bisa mendongkrak kinerja kita,” katanya.
Dalam podcast Bappeda Corner yang dipandu Henni Handayani tersebut, Ansar juga menyampaikan sejumlah capaian Pemkot Makassar di tahun lalu. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4,47%.
Menurutnya, capaian tersebut cukup baik jika dibandingkan dengan daerah lain yang terdampak pandemi Covid-19.
“Pertumbuhan ekonomi kota Makassar yang berada di angka 4,47% ditopang oleh
tiga komponen pendukung utama yakni sektor pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan ekonomi atau daya beli masyarakat,” tutupnya.
Komentar