Pedomanrakyat.com, Makassar – Anggota Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, Mahmud, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan peningkatan pendapatan rumah sakit sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan.
Menurutnya, keberhasilan keuangan rumah sakit pemerintah harus berjalan seiring dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama melalui penguatan program promotif dan preventif atau pencegahan penyakit.
Peringatan tersebut disampaikan Mahmud dalam momentum Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tahun 2026.
Baca Juga :
Ia menilai, peringatan HKN perlu menjadi ruang evaluasi terhadap arah kebijakan kesehatan, khususnya terkait keseimbangan antara upaya mencegah penyakit dan tuntutan peningkatan pendapatan rumah sakit pemerintah.
Ia menyoroti adanya paradoks dalam sistem pelayanan kesehatan. Di satu sisi, Dinas Kesehatan dituntut menekan angka penyakit melalui program pencegahan. Namun di sisi lain, rumah sakit pemerintah juga dibebani target pendapatan yang terus meningkat.
“Jangan sampai keberhasilan keuangan rumah sakit menjadi cermin kegagalan pencegahan penyakit,” tegas Mahmud, di Makassar, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berorientasi pada peningkatan aktivitas pelayanan pengobatan, tetapi juga mampu mengurangi jumlah masyarakat yang membutuhkan perawatan akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah.
Mahmud mengungkapkan, data pembiayaan kesehatan nasional pada 2024 menunjukkan belanja kesehatan Indonesia mencapai sekitar Rp639,9 triliun.
Sementara itu, sekitar 88 persen pembiayaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terserap untuk layanan rawat inap dan rawat jalan tingkat lanjut.
Kondisi tersebut, kata dia, memperlihatkan besarnya beban pembiayaan pengobatan sehingga penguatan upaya promotif dan preventif perlu mendapat perhatian lebih serius.
Dalam konteks Sulawesi Selatan, Mahmud juga meminta agar penyusunan target pendapatan rumah sakit pemerintah dievaluasi secara cermat.
Target yang terlalu optimistis hingga harus diturunkan dalam perubahan anggaran, menurutnya, menjadi catatan penting bagi kualitas perencanaan keuangan dan tata kelola pelayanan.
Meski demikian, ia menegaskan peningkatan pendapatan rumah sakit tidak selalu menunjukkan semakin banyak masyarakat yang sakit.
Pendapatan bisa meningkat karena akses pelayanan semakin baik, kualitas layanan meningkat, maupun sistem pembayaran yang lebih efektif.
Persoalan muncul apabila pendapatan dan jumlah pasien menjadi ukuran utama keberhasilan rumah sakit, sementara indikator peningkatan kesehatan masyarakat tidak mendapat perhatian seimbang.
Karena itu, Mahmud mendorong lima agenda pembenahan kebijakan kesehatan daerah. Pertama, mengevaluasi rasionalitas target pendapatan rumah sakit berdasarkan realisasi historis dan kebutuhan pelayanan.
Kedua, memperkuat program promotif dan preventif dengan indikator terukur, terutama penurunan faktor risiko serta penyakit yang dapat dicegah.
Ketiga, mengintegrasikan kinerja Dinas Kesehatan, Puskesmas, rumah sakit dan BPJS Kesehatan agar sistem pelayanan berjalan lebih efektif.
Keempat, mengubah ukuran keberhasilan rumah sakit agar tidak hanya bertumpu pada pendapatan dan jumlah pasien, tetapi juga mutu pelayanan, keselamatan pasien serta hasil pengobatan.
Kelima, memastikan setiap alokasi APBD untuk sektor kesehatan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Mahmud menegaskan, rumah sakit pemerintah tetap harus memiliki kondisi keuangan yang sehat dan kualitas pelayanan yang unggul.
Namun, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada layanan pengobatan akibat lemahnya pencegahan penyakit.
“Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup diukur dari besarnya anggaran, banyaknya rumah sakit, atau meningkatnya pendapatan pelayanan, tetapi dari semakin sehatnya masyarakat dan semakin kecilnya beban penyakit yang dapat dicegah,” ujarnya.
Ia berharap momentum HKN ke-62 menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan kesehatan di Sulawesi Selatan untuk membangun sistem kesehatan yang tidak hanya kuat dalam pengobatan, tetapi juga berhasil menjaga masyarakat tetap sehat.
“Rumah sakit yang maju adalah kebutuhan, tetapi masyarakat yang sehat adalah tujuan,” tutup Mahmud.

Komentar