Pedomanrakyat.com, Maros – Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) APBD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai Rp115 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan untuk membiayai sejumlah program prioritas, mulai dari gaji PPPK paruh waktu hingga penguatan layanan kesehatan.
Hal itu terungkap dalam rapat paripurna persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Maros, Rabu (29/7/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Maros, Gemilang Pagessa, didampingi Wakil Ketua Abdul Rasyid dan Nurwahyuni Malik. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Maros AS Chaidir Syam, Dandim 1422/Maros Letkol Arm Agung Yuhono, Kepala Kejaksaan Negeri Maros I Ketut Sudiarta, jajaran Forkopimda, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga :
Bupati Maros, AS Chaidir Syam, mengatakan Silpa sebesar Rp115 miliar telah diarahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas pemerintah daerah hingga akhir tahun anggaran.
“Kalau Silpa kita sekitar Rp115 miliar. Itu sudah kita arahkan untuk kebutuhan-kebutuhan prioritas,” ujar Chaidir.
Ia menjelaskan, salah satu prioritas utama adalah pembiayaan PPPK paruh waktu agar tetap dapat dipertahankan. Pemerintah Kabupaten Maros telah menyiapkan anggaran belasan miliar rupiah untuk pembayaran gaji para PPPK tersebut.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 miliar hingga Rp10 miliar untuk pembayaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, sebagai bentuk komitmen menjaga pelayanan kesehatan masyarakat.
Tak hanya itu, Pemkab Maros menyiapkan sekitar Rp10 miliar guna memperkuat operasional Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), khususnya rumah sakit milik pemerintah daerah.
Menurut Chaidir, anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelayanan rumah sakit, termasuk pengadaan obat-obatan, pemenuhan kebutuhan tenaga medis, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah diterima oleh Pemkab Maros. Namun, masih terdapat sebagian dana yang proses penyalurannya masih menunggu konfirmasi.
Di sisi lain, pemerintah daerah akan terus mengevaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir tahun anggaran. Apabila capaian PAD melampaui target, ruang fiskal yang tersedia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belanja prioritas lainnya demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Komentar