Tamsil Linrung: Pidato Presiden Prabowo Pertegas Arsitektur Ekonomi-Arah Ideologi Pembangunan

Pedomanrakyat.com, Jakarta – Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.

Menurut Tamsil, arah kebijakan yang disampaikan Presiden menunjukkan keberanian membangun arsitektur ekonomi nasional yang tidak semata mengejar pertumbuhan, tetapi juga menempatkan keadilan sosial dan pemerataan sebagai fondasi utama pembangunan.

“Pidato Presiden Prabowo adalah ekspresi keberpihakan yang sangat jelas terhadap rakyat kecil, daerah, dan cita-cita ekonomi Pancasila. Ini bukan sekadar pidato fiskal tahunan, melainkan penegasan arah ideologis pembangunan nasional,” ujar Tamsil Linrung usia menghadiri paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (20/5/2026).

Tamsil menilai konsep ekonomi jalan tengah yang disampaikan Presiden merupakan formulasi penting di tengah ketidakpastian global dan menguatnya ketimpangan ekonomi dunia.

Menurutnya, Indonesia memang membutuhkan model ekonomi yang memberi ruang bagi inovasi dan kompetisi, tetapi tetap menempatkan peran negara sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan distribusi.

“Presiden sedang menegaskan bahwa negara tidak boleh absen. Pasar perlu tumbuh, dunia usaha perlu berkembang, tetapi negara harus memastikan hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang sudah kuat. Spirit keadilan distributif dan semangat yang kuat menarik yang lemah, adalah substansi utama ekonomi Pancasila,” kata Tamsil.

Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan itu juga menyoroti gagasan Indonesia Incorporated yang dinilai sangat relevan bagi pembangunan nasional berbasis gotong royong.

Menurutnya, konsep tersebut merupakan energi baru untuk memperkuat kolaborasi antara negara, swasta, koperasi, UMKM, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif.

“Indonesia tidak boleh dibangun dengan logika pertumbuhan yang eksklusif, dimana kua ekonomi dinikmati segelintir elit. Kita membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, terutama bagi daerah-daerah yang selama ini menjadi penyokong sumber daya nasional namun belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan secara proporsional,” ujarnya.

Tamsil menegaskan bahwa DPD RI memandang keberpihakan Presiden terhadap UMKM, petani, nelayan, koperasi, dan pengusaha pemula sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi daerah.

Sebab, struktur ekonomi daerah pada dasarnya ditopang oleh sektor-sektor rakyat yang membutuhkan akses pembiayaan lebih murah dan lebih adil.

Karena itu, Tamsil mendorong perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara, agar segera menerjemahkan arahan Presiden secara konkret dan terukur.

“Arahan Presiden kepada bank-bank pemerintah harus dibaca sebagai mandat konstitusional untuk menghadirkan keadilan ekonomi. Bank negara tidak boleh hanya menjadi institusi bisnis yang mengejar keuntungan semata, tetapi juga harus menjadi instrumen pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi,” tegasnya.

Menurut Tamsil, selama ini masih terjadi paradoks dalam akses pembiayaan nasional, di mana kelompok usaha besar lebih mudah memperoleh kredit murah, sementara pelaku usaha kecil justru dibebani bunga lebih tinggi dan persyaratan lebih rumit.

“Presiden benar ketika mengatakan bahwa situasi seperti itu sudah di luar akal sehat. UMKM, petani, nelayan, dan generasi muda pelaku usaha harus mendapatkan prioritas pembiayaan. Mereka adalah fondasi ekonomi nasional sekaligus denyut utama ekonomi daerah,” katanya.

Ia juga menilai bahwa keberanian Presiden mendorong pendidikan kewirausahaan dan akses kredit bagi generasi muda merupakan langkah penting untuk menciptakan transformasi ekonomi jangka panjang.

“Bangsa ini tidak boleh hanya mencetak pencari kerja. Kita harus melahirkan generasi pencipta lapangan kerja. Dan untuk itu, negara harus hadir membuka akses modal, pendampingan, dan keberanian untuk bertumbuh,” ujar Tamsil.

Di akhir keterangannya, Tamsil Linrung menegaskan bahwa DPD RI siap mengawal agenda pembangunan Presiden agar benar-benar berpihak pada daerah dan mempersempit kesenjangan antarwilayah.

“Daerah harus menjadi subjek utama pembangunan nasional. Ketika Presiden berbicara tentang keberpihakan kepada rakyat kecil, sesungguhnya beliau sedang berbicara tentang masa depan daerah-daerah Indonesia. Karena di sanalah mayoritas rakyat bekerja, bertahan, dan menggantungkan harapan hidupnya,” pungkasnya.