Pedomanrakyat.com, Makassar – Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi menerima massa aksi Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI)–Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Kamis (27/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, massa buruh menyampaikan sejumlah aspirasi terkait persoalan sosial, ekonomi, hukum, hingga ketenagakerjaan yang dinilai berkaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja.
Andi Rachmatika Dewi atau Cicu menerima massa aksi didampingi Anggota Komisi E DPRD Sulsel H. Mahmud. Salah satu persoalan yang kembali disoroti yakni nasib tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Makassar yang berkaitan dengan PT Pelni.
Baca Juga :
Cicu mengatakan persoalan tersebut sebenarnya telah dibahas DPRD Sulsel melalui rapat dengar pendapat (RDP). Namun, rekomendasi yang dikeluarkan DPRD saat itu belum mendapat tindak lanjut dari pihak Pelni.
“Masalah buruh TKBM sudah RDP. RDP-nya pada saat di gedung yang lama, tapi tidak ada tindak lanjut dari Pelni terkait rekomendasi yang kami keluarkan,” kata Cicu.
Menurutnya, posisi DPRD Sulsel terhadap instansi vertikal seperti Pelni memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan. Karena itu, rekomendasi DPRD tidak secara otomatis mengikat pihak yang berada di luar mitra kerja pemerintah daerah.
Meski demikian, Cicu membuka ruang untuk kembali menggelar RDP dengan menghadirkan pihak Pelni guna memastikan perkembangan dari rekomendasi yang sebelumnya telah disampaikan.
“Kalau memang kita dibutuhkan, kita bikin lagi RDP-nya. Kita pertegas lagi, kita panggil pihak Pelni dan menuntut bagaimana hasil rekomendasi yang sudah dilahirkan yang lalu,” ujarnya.
Ia mengatakan, DPRD juga ingin mengetahui apakah rekomendasi tersebut telah dikonsultasikan dengan pihak Pelni di tingkat pusat, termasuk sejumlah permintaan yang disampaikan para pekerja TKBM.
Cicu menegaskan, aspirasi buruh tetap menjadi perhatian DPRD Sulsel meskipun kewenangan lembaga legislatif di tingkat provinsi memiliki batasan.
“Apa yang menjadi aspirasi adik-adik semua, ibu-ibu, mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti dengan mekanisme yang ada,” beber lehislator NasDem Sulsel itu.
Cicu Singgung Pajak: DPRD Pilih Tak Naikkan
Di hadapan massa buruh, Cicu juga menyinggung sikap DPRD Sulsel bersama Pemprov Sulsel yang memilih tidak menaikkan tarif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Menurutnya, keputusan tersebut menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Kemarin kami baru selesai melaksanakan paripurna. Salah satu wujud keberpihakan kami kepada masyarakat adalah kami tidak mengesahkan perda kenaikan pajak balik nama dan bahan bakar non-subsidi,” jelasnya.
Cicu mengatakan, secara regulasi kenaikan tarif tersebut sebenarnya dimungkinkan. Namun, DPRD Sulsel bersama Pemprov memilih untuk tidak menaikkannya agar tidak menambah beban masyarakat.
“Kalau kita mau naikkan lagi, bagaimana teman-teman bisa bertahan? Makanya kami bersama pemerintah provinsi bersepakat bahwa tidak ada kenaikan untuk pajak yang diminta naik oleh pemerintah,” ujar Cicu.
Ia menegaskan, DPRD Sulsel ingin menjadi mitra bagi para pekerja dalam memperjuangkan berbagai persoalan yang berada dalam ruang kewenangan pemerintah provinsi.
Namun, Cicu mengingatkan bahwa penyelesaian sejumlah persoalan juga harus melihat batas kewenangan pemerintah daerah.
“Teman-teman buruh adalah bagian dari sahabat kami dalam melakukan fungsi pengawasan. Bukan hal yang baru kita berinteraksi seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya kami selalu diingatkan,” tuturnya.
Khusus persoalan TKBM dan Pelni, Cicu memastikan DPRD Sulsel akan kembali memberi perhatian.
“Untuk yang Pelni, itu menjadi perhatian saya. Nanti mudah-mudahan kalau kita bikin RDP, saya yang pimpin RDP-nya. Kita sama-sama,” pungkasnya.
Komentar