Pedomanrakyat.com, Jakarta – Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki pimpin upacara peringatan Hari Bakti Rimbawan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Dalam sambutannya, Rohmat mengatakan peringatan tahunan ini lebih bermakna karena bersamaan dengan bulan Ramadan.
“Peringatan tahun ini terasa semakin bermakna karena berlangsung di bulan suci Ramadhan, bulan yang mengajarkan kita tentang keikhlasan, pengendalian diri, pengabdian, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itulah yang sesungguhnya juga menjadi rumpun pengabdian seorang rimbawan,” ucap Wamenhut.
Baca Juga :
Dengan mengusung tema “Kerja Ikhlas, Tata Kelola Berkualitas, Rimbawan Membangun Kehidupan Berkelanjutan”, Wamenhut menegaskan komitmen Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk memperkuat pengelolaan kehutanan yang profesional, transparan, berbasis ilmu pengetahuan, dan berlandaskan prinsip Good Governance.
Wamenhut mengatakan bahwa tantangan pengelolaan hutan saat ini semakin kompleks mulai dari perubahan iklim, ancaman kebakaran hutan dan lahan, banjir dan longsor di berbagai daerah, serta tekanan terhadap kawasan hutan.
Oleh sebab itu, Kemenhut terus melakukan transformasi kebijakan kehutanan nasional dengan kolaboratif.
Beberapa langkah strategis yang saat ini terus dijalankan, antara lain:
- Penguatan perlindungan hutan dan penegakan hukum ke lingkungan, guna memastikan kawasan hutan tetap terjaga dari kerusakan dan eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.
- Pengembangan perhutanan sosial, agar masyarakat di sekitar hutan dapat menjadi bagian dari pengelola hutan, sekaligus memperoleh manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
- Penguatan rehabilitasi hutan dan lahan, serta penyelamatan daerah aliran sungai untuk mencegah bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor yang semakin sering terjadi akibat degradasi lingkungan.
- Pembangunan ekonomi hijau kehutanan, termasuk pengelolaan jasa lingkungan, perdagangan karbon, serta multiusaha kehutanan yang membuka peluang ekonomi baru sekaligus menjaga kelestarian hutan.
- Modernisasi tata kelola kehutanan melalui digitalisasi layanan dan integrasi data kehutanan, sehingga pengelolaan kehutanan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi.
“Kementerian Kehutanan juga mendorong penguatan tata kelola melalui pendekatan Decision Support System (DSS) yang mencakup digitalisasi, sinergi, dan simplifikasi dalam proses pengambilan kebijakan dan pelayanan publik di sektor kehutanan,” tutup Rohmat.
Dalam agenda yang sama, Kemenhut memberikan penganugerahan Satya Lencana Wira Karya dan Satya Lancana Karya Satya kepada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Kehutanan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan loyalitas dalam menjalankan tugas negara.
Penghargaan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah, serta menunjukkan pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus selama paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun.
Jakarta,
Komentar