Dalam arahannya, Bupati Irwan menyampaikan bahwa warga Malili yang telah bertahun-tahun tinggal di atas tanah yang diduga merupakan tanah restan perlu segera mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan validasi dan observasi lapangan secara menyeluruh.
”Dalam memastikan kevalidan data di lapangan, tim yang telah dibentuk akan turun langsung untuk memeriksa titik-titik sertifikat, apakah berada di atas tanah restan yang ditempati masyarakat atau tidak,” tutur Irwan.
”Saya sebagai perwakilan pemerintah mendorong agar masyarakat dapat memperoleh sertifikat atas hak atas lokasi yang diduduki, apabila memang bukan tanah restan,” tambahnya.
Bupati Irwan juga menginstruksikan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distransnaker) Luwu Timur untuk menyusun jadwal waktu (time schedule) dalam melakukan verifikasi dan validasi data di lapangan, yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh warga setempat.
Sementara itu, Kepala Distransnaker Luwu Timur, Kamal Rasyid, dalam pemaparannya menjelaskan sikap keterbukaan dinas dalam menerima masukan dan informasi tambahan dari perwakilan masyarakat terkait data-data di lapangan.
Hal ini diperkuat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Timur, Ibrahim Nur, yang menjelaskan rencana tindak lanjut setelah rapat tersebut.
”Mengenai masalah di wilayah Puncak Indah terkait sertifikat yang diterbitkan di atas tanah restan, akan dilakukan identifikasi dan pengambilan koordinat di lapangan. Pengumpulan data dan komplain juga akan dilakukan, dan jika memungkinkan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan minggu depan,” jelas Ibrahim Nur
Bupati Luwu Timur Gelar Rakor untuk Kepastian Status Lahan Warga Malili
Berita Terbaru
Komentar