Pedomanrakyat.com, Maros – Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros hingga September 2026 baru mencapai 58 persen. Capaian ini tertinggal jauh dari realisasi pendapatan daerah yang telah menyentuh 81 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengatakan rendahnya serapan belanja dipengaruhi sejumlah proyek fisik yang masih berjalan. Selain itu, beberapa kegiatan baru dianggarkan melalui APBD Perubahan 2026.
“Serapan anggaran ini masih dalam batas normal karena beberapa pekerjaan fisik memang belum rampung. Saat ini ada sekitar enam OPD yang serapannya di bawah 50 persen, sedangkan OPD lainnya rata-rata sudah melampaui 60 persen,” ujar Davied, Selasa (20/10/2026).
Baca Juga :
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUTRPP) menjadi OPD dengan serapan terendah. Dari pagu Rp112,69 miliar, realisasi belanjanya baru Rp32,14 miliar atau 28,53 persen.
Rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi sejumlah pekerjaan kontraktual yang baru dianggarkan dalam APBD Perubahan. Masa kontrak beberapa proyek juga baru berakhir pada November dan Desember mendatang.
Dinas Perhubungan Maros juga mencatat serapan rendah, yakni Rp4,79 miliar atau 33,30 persen dari pagu Rp14,38 miliar. Pengadaan lampu jalan menjadi salah satu kegiatan yang masih berproses karena baru dianggarkan melalui APBD Perubahan.
Sementara itu, Inspektorat baru merealisasikan 38,94 persen dari total anggaran Rp21,22 miliar. Diskominfo mencatat serapan 49,52 persen dari pagu Rp11,20 miliar karena pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) masih berlangsung.
Dinas Sosial baru membelanjakan Rp3,88 miliar atau 50,24 persen dari total anggaran Rp7,73 miliar. Pencairan anggaran bantuan sosial pendidikan masih menunggu terbitnya Peraturan Bupati sebagai dasar hukum penyaluran.
Adapun Dinas Kesehatan telah merealisasikan Rp205,45 miliar atau 54,12 persen dari pagu Rp379,65 miliar. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah mencapai 56,11 persen dari anggaran Rp10,69 miliar.
BPBD Maros mencatat serapan lebih tinggi, yakni 60,01 persen dari total pagu Rp5,12 miliar.
Komentar