Pedomanrakyat.com, Jakarta – Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik menggelar pertemuan dengan para pemimpin redaksi media nasional di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk menyampaikan perkembangan kerja Satgas sekaligus memperoleh masukan media dalam membangun komunikasi publik mengenai pengelolaan Taman Nasional dan perlindungan spesies ikonik Indonesia.
Pertemuan tersebut menghadirkan Ketua Satgas Hashim Djojohadikusumo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni selaku Wakil Ketua Bidang Regulasi, serta Mari Elka Pangestu selaku Wakil Ketua Bidang Investasi.
Baca Juga :
Dialog membahas pentingnya inovasi pembiayaan konservasi, tantangan pengelolaan kawasan, pelibatan masyarakat, perdagangan karbon, Badan Layanan Umum (BLU), serta instrumen pembiayaan berkelanjutan lainnya.
Ketua Satgas Hashim Djojohadikusumo mengatakan konservasi harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang bagi masa depan Indonesia.
Pembiayaan konservasi tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi memastikan ekosistem tetap terjaga sebagai fondasi kehidupan, ketahanan lingkungan, dan kesejahteraan generasi mendatang.
“Melindungi alam, menyejahterakan masyarakat, dan membangun masa depan Indonesia merupakan satu kesatuan. Inovasi pembiayaan dibutuhkan agar upaya konservasi dapat berlangsung secara berkelanjutan serta memberikan manfaat yang nyata dan berkeadilan bagi masyarakat sekitar kawasan,” ujar Hashim.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa 57 Taman Nasional dengan luas sekitar 27 juta hektare merupakan aset strategis bangsa yang harus dijaga.
Pemerintah membutuhkan terobosan agar pengelolaan kawasan konservasi berjalan lebih efektif melalui penguatan tata kelola, kolaborasi multipihak, dan sumber pembiayaan yang berkelanjutan.
“Diperlukan sebuah terobosan. Kami menyambut baik kebijakan Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026. Satgas ini diarahkan untuk merevitalisasi 13 Taman Nasional serta dua lanskap konservasi spesies ikonik dengan melibatkan perguruan tinggi, LSM, dan berbagai organisasi yang bergerak di bidang konservasi,” kata Raja Juli.
Wakil Ketua Bidang Investasi Satgas Mari Elka Pangestu menjelaskan bahwa konservasi merupakan investasi untuk menjaga masa depan. Saat ini, dukungan pendanaan yang tersedia baru memenuhi sekitar 26 persen dari kebutuhan ideal pengelolaan Taman Nasional.
Karena itu, sumber pembiayaan perlu dikembangkan melalui kombinasi pendanaan publik, swasta, filantropi, pembayaran berbasis hasil, kredit karbon, payment for ecosystem services, serta instrumen tematik seperti species bond.
“Konservasi adalah investasi masa depan. Apabila ekosistem terganggu, jasa lingkungan seperti air, udara, dan berbagai fungsi ekologis lainnya juga akan terdampak. Karena konservasi merupakan pekerjaan jangka panjang, sumber pembiayaannya harus beragam dan berkelanjutan,” ujar Mari Elka.
Sebagai tahap awal, Satgas menetapkan 13 Taman Nasional prioritas berdasarkan keterwakilan ekosistem, nilai keanekaragaman hayati, keberadaan spesies ikonik, nilai karbon, dan partisipasi masyarakat.
Kawasan tersebut meliputi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, Lorentz, Wakatobi, Komodo, Tanjung Puting, Ujung Kulon, Way Kambas, Sebangau, Gunung Leuser, Manusela, Mutis Timau, dan Mamberamo Foja.
Setiap kawasan akan dikembangkan dengan model pembiayaan berbeda sesuai karakteristik ekosistem, kebutuhan konservasi, kondisi sosial masyarakat, dan tantangan pengelolaannya.
Dalam dialog tersebut, para pemimpin redaksi memberikan masukan terkait tata kelola pembiayaan, pelibatan masyarakat, pencegahan komersialisasi, tekanan perkebunan dan pertambangan, serta keberlanjutan kerja Satgas.
Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan sumber pembiayaan bukan merupakan upaya komersialisasi Taman Nasional, melainkan instrumen untuk memperkuat perlindungan ekosistem, meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Perdagangan karbon bukan tujuan akhir. Tujuannya adalah memastikan hutan tetap terjaga, keanekaragaman hayati meningkat, dan masyarakat memperoleh manfaat. Dalam mekanisme MRV perdagangan karbon, pelibatan masyarakat menjadi salah satu indikator penting,” kata Raja Juli.
“Prinsipnya adalah ecological before tourism. Taman Nasional bukan kawasan yang dinilai semakin baik ketika semakin banyak orang datang. Justru ketika ekologinya semakin terjaga, nilai kawasan tersebut akan semakin meningkat,” tegas Raja Juli.
Selanjutnya Hashim pun menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi bagian penting dalam perlindungan kawasan konservasi. Pemenuhan hak masyarakat harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab menjaga hutan.
“Hak masyarakat harus kita berikan. Namun, hak tersebut juga perlu dibarengi dengan kewajiban untuk menjaga hutan. Masyarakat harus menjadi bagian dari upaya perlindungan kawasan dan memperoleh manfaat yang adil dari keberhasilan konservasi,” ujar Hashim.
Hashim juga menjelaskan bahwa Satgas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik memiliki fokus berbeda dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), namun seluruh langkah pemerintah harus saling mendukung untuk menjaga kawasan hutan.
“Ada Satgas PKH untuk menertibkan kebun dan tambang yang berada di dalam kawasan hutan. Fokusnya berbeda, tetapi seluruh langkah pemerintah harus saling mendukung agar kawasan hutan terlindungi dan masyarakat memperoleh manfaat,” jelas Hashim.
Satgas memastikan keberlanjutan program akan diperkuat melalui regulasi, tata kelola yang kuat, sumber pembiayaan berkelanjutan, kemitraan multipihak, dan keterlibatan masyarakat.
Media juga memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat mengenai tujuan, prinsip, tata kelola, dan perkembangan inovasi pembiayaan konservasi kepada masyarakat luas.
Komentar