Pedomanrakyat.com, Takalar – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi PKB, Hj. Fadilah Fahriana, kembali turun menyapa masyarakat dalam agenda Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026.
Dimana, anggota Komisi E DPRD Sulsel itu bertemu langsung dengan warga di Lingkungan Sompu Raya, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Minggu (2/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Fadilah Fahriana menyerap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari bantuan sosial hingga pemberdayaan ekonomi perempuan.
Baca Juga :
Ratusan warga memadati lokasi reses yang digelar di kediaman Daeng Lotteng, Jalan Pramuka II. Kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban.
Hadir mendampingi, Wakil Bupati Takalar sekaligus Ketua DPC PKB Takalar, DR. H. Hengky Yasin, Babinsa Kelurahan Kalabbirang Hasan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.
Suasana semakin semarak saat Sekretaris DPC PKB Takalar, Muh. Yasin Limpo atau Tetta Limpo, memandu jalannya acara dengan gaya komunikatif yang menghidupkan semangat warga.
Dalam sambutannya, Hengky Yasin mengajak masyarakat memanfaatkan momentum reses untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Reses adalah kesempatan bagi masyarakat menyampaikan langsung persoalan yang dihadapi agar dapat diperjuangkan melalui DPRD Provinsi,” ujarnya.
Sementara itu, Fadilah Fahriana menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangannya di DPRD Sulsel, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, dan pemberdayaan perempuan.
Salah satu persoalan yang paling banyak disampaikan warga adalah perubahan status desil yang menyebabkan sebagian masyarakat kehilangan akses terhadap berbagai bantuan pemerintah.
Menurut Fadilah, masih banyak warga yang sebenarnya tergolong kurang mampu, namun masuk kategori desil tinggi sehingga tidak lagi memenuhi syarat menerima bantuan seperti BPJS Kesehatan gratis, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial, hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Perubahan desil ini memang banyak dikeluhkan masyarakat. Bisa dipengaruhi berbagai faktor, seperti riwayat kredit kendaraan, cicilan belanja daring, pinjaman online, bahkan adanya anggota keluarga yang berstatus ASN. Karena itu saya mengimbau masyarakat rutin memperbarui data agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Selain membahas persoalan bantuan sosial, legislator Komisi E DPRD Sulsel itu juga mendorong kaum perempuan untuk membentuk kelompok usaha produktif yang memiliki legalitas dan administrasi yang baik.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sejumlah program pemberdayaan ekonomi yang dapat dimanfaatkan kelompok usaha perempuan, mulai dari bantuan mesin jahit, peralatan usaha hingga dukungan pengembangan UMKM.
Fadilah mencontohkan kelompok perempuan Khairul Nissa di Desa Bontokassi yang berhasil memperoleh bantuan mesin jahit listrik melalui fasilitasinya.
“Kalau kelompok usahanya terbentuk dan administrasinya lengkap, peluang mendapatkan bantuan dari pemerintah akan lebih besar. Ini yang terus kami dorong agar perempuan bisa semakin mandiri secara ekonomi,” tuturnya.
Reses ditutup dengan sesi foto bersama warga. Antusiasme masyarakat yang hadir menunjukkan tingginya harapan agar berbagai aspirasi yang disampaikan dapat dikawal hingga terealisasi melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Komentar